Satuan Polisi Pamong Praja
Nasional

Konsolidasi Nasional Satpol PP

foto dokumen Instagram dit.polppdanlinmas_kemendagri
4Views

“Kami kumpul menjadi bagian konsolidasi nasional, sosialisasi Permen 17/2019.  Hari ini, baru pada datang. Besok acara dimulai,” jelas Arief M Edie.

“Sosialiasi Peraturan Menteri dan Konsolidasi Nasional. Hadir Kasatpol PP seluruh Indonesia dan beberapa kabupaten kota,” ujar Arief M Edie,  Direktur Satuan Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri.  

Seperti diketahui,  Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah.

Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi.

Kala itu, sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950.

Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2014 juga memasukkan fungsi pemadam kebakaran ke dalam organisasi Satpol PP.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama.#

Yang pada intinya, menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri.

Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Kami kumpul menjadi bagian konsolidasi nasional, sosialisasi Permen 17/2019.  Hari ini, baru pada datang. Besok acara dimulai,” jelas Arief M Edie kepada satpol.id.

foto dok: Lensa Abdi Negara

 

REDAKSI
the authorREDAKSI

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas